Khatulistiwatimes.com- Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah menerapkan transaksi non tunai dalam belanja daerah dengan menggandeng bank untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.
“Saat ini Kabupaten Kayong Utara sudah menerapkan proses digitalisasi berupa transaksi non tunai dalam belanja daerah, pembuatan aplikasi pajak daerah, kerjasama QRIS dengan Bank Kalbar, kerjasama layanan paypos dengan PT. POS dan host to host dengan Bank Kalbar. “Semoga apa yang telah dilakukan ini dapat diikuti oleh para pihak yang ada di Kabupaten Kayong Utara.” Kata Romi Wijaya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yqng di pimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (3/10/2023)
Ia menuturkan untuk penerapan digitalisasi tidak hanya meningkatkan transparansi keuangan daerah namun juga bisa mempermudah kepala daerah dalam mengambil keputusan.
“Pada dasarnya sistem digitalisasi ini pada tujuannya untuk meningkatkan transparansi keuangan, serta mempermudah para kepala daerah atau stakeholder dalam pengambilan keputusan, karena itu saya mengimbau kepada semua jajaran, secara bersama, berkolaborasi untuk melakukan langkah percepatan untuk menerapkan sistem digitalisasi di daerah, apalagi dari Rakornas P2DD daerah di tekan untuk melakukan percepatan penerapan sistem digitalisasi. Sebagai motivasi percepatan, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan juga menyiapkan reward bagi daerah tercepat, dalam bentuk tambahan insentif. ” kata Romi Wijaya
Dalam kegiatan itu, sesuai arahan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, program digitalisasi daerah melalui Satgas P2DD telah mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11,41 persen.
“Berdasarkan arahan Bapak Menko Perekonomian, kehadiran Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) memiliki pengaruh yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2022. Selain itu percepatan digital bukan hanya tugas P2DD semata. Semua pihak harus ambil bagian dan berkolaborasi. Apalagi di tahun 2024 mendatang, P2DD telah menargetkan 65 persen Pemda masuk dalam kategori melek digital.” Ujar Romi.
